Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia - Belanda

 

MENGEVALUASI PENJAJAHAN PEMERINTAH HINDIA - BELANDA

Pada tahun 1795, terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya Partai Patriot. Partai ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis : Liberte (kemerdekaan), Egalite (persamaan), dan Fraternite (persaudaraan). Partai Patriot Belanda yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda terbentuklah pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik ini menjadi boneka Perancis yang sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Sedangkan raja Belanda, Willem V, melarikan diri dan membentuk pemerintah peralihan di Inggris. Pada waktu itu antara Inggris dan Perancis sedang bermusuhan dengan hebatnya.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintahan tersebut pada tahun 1800, maka tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian ditangani oleh suatu badan yang disebut “Aziatische Raad”. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jendral Johannes Siberg (1801-1804) yang menggantikan Gubernur Jendral Overstraaten sebagai Gubernur Jendral VOC yang terakhir.

Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintahan inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “ Surat – Surat Kew”. 

Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat – Surat Kew” itu pihak inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

MASA PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS (1808 – 1811)

Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Indonesia (1808 – 1811). Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama “Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris”.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS

a.    Bidang Birokrasi Pemerintahan

·        Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman

·        Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat

·        Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.

b.   Bidang Hukum dan Peradilan

·        Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu :

a.      Pengadilan untuk orang Eropa

            b.      Pengadilan untuk orang Pribumi 
     c.       Pengadilan untuk orang Timur Asing

·        Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.

c.    Bidang Militer dan Pertahanan

·        Membangun jalan antara Anyer – Panarukan. Jalan ini penting sebagai lalu-lintas pertahanan maupun perekonomian.

·        Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab tidak lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa. Hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar sebab ada blokade Inggris di lautan.

·        Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.

d.    Bidang Ekonomi dan Keuangan

·        Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.

·        Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb (Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.

·        Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).

e.    Bidang Sosial

·       Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer – Panarukan.

·       Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan atau sultan.

Louis Bonaparte sebagai raja Belanda, akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Apabila diteruskan lebih lama lagi, maka dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang Panglima Perang yang kemudian dikerahkan ke medan Rusia.

MASA PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (Masa Interegnum) ATAU MASA PEMERINTAHAN JANSSEN (1811 – 1816)

Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jendral Jansen, tidak mampu menahan serangan musuh, sehingga terpaksa menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda – Perancis ini ditandai dengan Kapitulasi Tuntang, yang isinya sebagai berikut :

1)     Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris

2)     Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris

3)     Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.

4)     Semua hutang Pemerintah Belanda yang dulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Kapitulasi Tuntang ini ditandatangani pada tanggal 18 – 9 – 1811, oleh S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11 – 9 – 1811, raja muda (Viceroy) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES

a.  Bidang Birokrasi Pemerintahan

1)     Langkah-langkah Raffles pada bidang pemerintahan sebagai berikut :

2)     Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.

3)     Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

4)    Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

b. Bidang Ekonomi dan Keuangan

1)     Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat.

2)     Menetapkan Sistem Sewa Tanah (Landrent).

3)     Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

c.  Bidang Sosial

1)     Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

2)     Penghapusan perbudakan.

3)     Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan Harimau.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan

Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :

1)     Ditulisnya buku berjudul History of Java.

2)     Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi

3)     Dirintisnya Kebun Raya Bogor

BERAKHIRNYA KEKUASAAN THOMAS STAMFORD RAFLLES

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London, 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut:

·        Indonesia dikembalikan kepada Belanda

·        Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap ditangan Inggris

·        Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (Nederlandsch Indie) (1816 – 1942)

·       Pemerintahan Komisaris Jendral

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah Pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout, Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka berpangkat komisaris Jendral. Masa peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 – 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van Der Capellen (1816-1824).

Dengan berdirinya Singapura maka timbullah perselisihan mengena batas-batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda. Masalah ini kemudian diselesaikan lewat Treaty of London, 1824, yang isinya sebagai berikut :

·        Kedua negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.

·        Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan Singapura).

·        Inggris menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.

·        Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan Bufferstaat yaitu daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia dan Inggris di Singapura dan Malaka.

·        Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan Cultuur Stelsel (tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat memberikan keuntungan  yang besar bagi negeri induk.

PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (CULTUUR STELSEL) PADA TAHUN (1830 – 1870)

a.  Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

·        Di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar.

·        Terjadinya Perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

·        Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya kurang lebih 20.000.000 Gulden.

·        Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

·        Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

·       Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk.

b. Aturan-aturan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) tahun 1834, no. 22, beberapa tahun setelah Tanam Paksa dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.   Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual dipasaran Eropa.

2.   Tanah pertanian yang disediakan penduduk, tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

3.   Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.

4.   Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.

5.   Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk.

6.   Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani, akan menjadi tanggungan pemerintah

7.   Bagi yang tidak memiliki tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik  pemerintah selama 65 hari setiap tahun.

8.   Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Pelaksanaan Tanam Paksa

Menurut Van De Bosch, Pelaksanaan sistem Tanah Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerhana tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong – royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada dibawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja.

 AKIBAT – AKIBAT TANAM PAKSA

Bagi Belanda       :

1.         Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa

2.         Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, pada masa Tanam Paksa mendapat keuntungan besar

3.         Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina, kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar.

4.         Belanda mendapatkan keuntungan (batiq slot) yang besar.

Bagi Indonesia :

Dampak negatif :

1.       Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan

2.         Beban pajak yang berat

3.         Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen

4.         Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana.

5.         Jumlah penduduk Indonesia menurun.

Dampak positif :

1.         Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru

2.         Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor.

Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa dan menggantikannya dengan sistem politik ekonomi liberal kolonial. Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet), 1870.

SISTEM USAHA SWASTA

Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Mulai mucul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya tanam paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.

Pemegang saham NHM (Nederlandsche Handle Matschappij) mendukung pelaksanaan Tanam Paksa dari Hindia ke Eropa.

Sementara pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.

Nederlansche Handle Matschappij : Perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Indonesia – Belanda.

PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN

Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan yang waktu itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Proses masuknya agama Kristen ke Indonesia ini dapat dikatakan dalam dua gelombang.

Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman Kuno. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya  Topographica Christiana, di ceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Mlabar, dan Sri Lanka. Pada tahun 650 Agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah(Semenanjung Malaya) dan sekitarnya. Pada abad ke-9 Kedah berkembang pesat menjadi pelabuhan dagang dijalur pelayaran yang menghubungkan India – Aceh-Barus-Nias- melalui Selat Sunda-Laut Jawa dan terus ke China. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen  dari India ke Nusantara.

Periode berikutnya penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesiapada abad ke-16. Orang – orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik(selanjutnya disebut Katolik). Orang-orang belanda membawa agama Kristen Protestan(selanjutnya disebut Protestan). Pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samuderauntuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age Of Discovery. Kegiatan itu dipelopori oleh orang-orang portugiscdan spanyol dengan semboyan: Gold, Glory, Gospel.

Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah Timur kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak di Sumatera. Singkatnya agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia , termasuk di Batavia dan Jawa pada umunya bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa.